PEWARIS SEMANGAT KEJUANGAN 1945

FKPPI percaya bahwa sebagai putera-puteri dari orang tua kita yang pernah mengabdikan diri dalam Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia — yang secara historis merupakan lembaga-lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam suasana dan semangat perjuangan kemerdekaan – adalah alamiah bahwa kita juga mewarisi semangat kejuangan tersebut. Orang tua kita yang berkiprah dalam dinas militer telah merumuskan peranannya secara jernih sebagai tentara rakyat, tentara kebangsaan, tentara kejuangan, dan baru setelah itu sebagai tentara professional. Dengan kata lain, walaupun berada dalam dinas aktif, namun orang tua kita tidak pernah melupakan – apalagi memutuskan – hubungan kejiwaannya dengan rakyat banyak yang menjadi asalnya dan tempatnya kembali setelah menyelesaikan dinas aktif.

Apapun posisi dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada, secara instinktif kita juga merasa sebagai bagian bagi bangsa dan Negara yang diperjuangkan oleh para orang tua kita. Dengan demikian, walaupun pada saat ini FKPPI, namun kita harus menempatkannya dalam konteks 66 tahun usia kemerdekaan bangsa kita.

Kita harus bersyukur bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para orang tua kita, telah membawa begitu banyak perubahan dan kemajuan bagi bangsa kita. Bangsa kita, yang pada tahun 1945 sebagian besar adalah buta huruf dan berada dalam kemiskinan dan sudah mulai mampu meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan, yang bisa kita namakan sebagai prestasi terbesar Republik yang ikut didirikan dan dibela oleh orang tua kita. Golongan menengah – yang menjadi tenaga penggerak dinamika dimanapun juga – pada saat ini sudah semakin tumbuh dan berkembang, dan mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang terbuka dalam zaman yang disebut sebagai ‘era globalisasi’ ini.  Kaum terpelajar kita mampu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan oleh suatu bangsa, bukan saja untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kaum professional kita, baik di kalangan swasta maupun dalam batang tubuh pemerintahan, telah mengelola organisasi-organisasi besar dengan baik.   Kita dapat menyaksikan hasil karya mereka itu dalam bangunan-bangunan besar di daerah urban, serta infrastruktur yang berkualitas tinggi yang menghubungkan daerah-daerah kita yang amat luas ini.  Sudah barang tentu, sambil mengucapkan syukur dan terima kasih terhadap semua kemajuan tersebut, kita harus tetap sadar terhadap berbagai kendala dan kekurangan, bahkan penyimpangan, yang masih ada. Sebagai putera-puteri pejuang dan pembela kemerdekaan, tolok ukur yang harus kita pegang dalam menilai kemajuan ataupun kemunduran kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semangat yang terkandung dalam Pembukaan UD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Tribrata yang dijunjung tinggi oleh para orang tua kita. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa esensi yang terkandung dalam empat pegangan ideologis kita ini adalah semangat kebangsaan, yang merupakan batu sendi tempat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Kita mengamati dengan cermat, – dan dengan penuh kerisauan dan keprihatinan —  bahwa justru semangat kebangsaan yang menjadi batu sendi tempat bertumpunya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang pada saat ini berada pada kondisi kritis. Secara lugas harus kita nyatakan bahwa kehidupan kita berbangsa dan bernegara selama sepuluh tahun terakhir ini tidak lagi diresapi oleh semangat kejuangan dengan wawasan strategis berjangka panjang, tetapi oleh semangat pragmatisme demi kepentingan pribadi dan golongan berjangka pendek. Oleh Elit Politik di negeri kita saat ini.

Semangat pragmatisme demi kepentingan pribadi dan kepentingan golongan berjangka pendek ini telah menimbulkan kerusakan berat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.  Kita harus menyatakan dengan jelas dan terus terang bahwa kaum elite kita – yang memegang kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil keputusan – telah terasing dari massa rakyat yang justru harus dilayaninya. Agenda kaum elite dengan agenda massa rakyat sama sekali tidak ada kaitannya. Kaum elite kita asyik dengan diri dan kepentingannya sendiri, sedangkan massa rakyat yang masih berada dalam kehidupan di bawah garis kemiskinan, harus berjuang sendiri demi kelangsungan hidupnya sehari-hari.

Kita mencatat dengan cermat adanya berbagai kebijakan kaum elite baru yang sama sekali tidak memihak kepada  kepentingan rakyat.

Kesatuan yang menjadi esensi dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah diobrak-abrik oleh rangkaian pemekaran daerah yang dilakukan tanpa ‘grand design’ yang jelas. Dengan tidak mengurangi penghargaan kita terhadap keberhasilan pimpinan beberapa  daerah yang dimekarkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, namun kita menyatakan kekecewaan terhadap kinerja sebagian besar daerah baru ini, yang ternyata hanya dibentuk untuk kepentingan kaum elite daerah belaka. Demikianlah, lumayan banyak daerah baru yang sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerahnya harus dialokasikan untuk belanja pegawai, dan bukan untuk belanja barang dan belanja pembangunan demi kepentingan rakyat. Kita akan terus mencermati adanya rencana untuk memekarkan lagi beberapa provinsi, kabupaten, dan kota baru.

FKPPI selalu mencatat dengan penuh kerisauan dibuatnya berbagai undang-undang, yang normanya pada suatu sisi sangat menguntungkan fihak asing, dan sisi yang lain sangat merugikan kepentingan rakyat kita. Dalam hal ini secara khusus FKPPI Rayon Rancaekek Kabupaten Bandung  menyebut demikian banyak undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam. Percaya bahwa kita semua akan setuju bahwa terhadap undang-undang, — atau terhadap pasal-pasal tertentu dalam undang-undang – yang merugikan rakyat tersebut diadakan peninjauan kembali dan dengan sendirinya diamandemen.

Pembuatan undang-undang, serta amandemennya – termasuk yang sangat merrugikan  kepentingan rakyat tersebut —  secara konstitusional adalah merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat R.I., yang seluruh anggotanya terdiri dari calon-calon yang disiapkan oleh partai-partai politik. Partai-partai politik ini secara konseptual adalah merupakan atribut dan lembaga demokrasi yang penting, dan oleh karena itu harus ada. Oleh karena itu, kita akan sangat berterima kasih jika dalam melaksanakan tugas legislasinya itu Dewan Perwakilan Rakyat beserta anggota-anggotanya sadar akan tanggung jawab ideologis, tanggung jawab sosial, serta tanggung jawab yuridisnya.
Namun harus kita akui bahwa dewasa ini tingkat kesadaran tersebut sangat rendah, baik pada Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai institusi maupun pada anggota-anggotanya secara perseorangan.

Bersama FKPPI seluruh Rakyat Indonesia, kita harus menyatakan kekecewaan kita terhadap Dewan Perwakilan Rakyat R.I.  Dengan indikasi maraknya korupsi secara sistemik serta kemalasan para anggota dewan setiap menghadiri sidang-sidang, kita sangat kecewa dengan produk legislatif yang dihasilkannya. Kita FKPPI harus bisa mempelajari daftar rancangan undang-undang yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disiapkan Dewan ini setiap tahun. Kenyataan menunjukkan bahwa pada suatu sisi hampir tidak pernah sasaran yang tercantum dalam Prolegnas tersebut tercapai, dan pada sisi lain demikian banyak pasal-pasalnya yang diajukan sebagai uji materil kepada Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak yang merasa hak-hak konstitsionalnya dirugikan.
Adalah wajar jika bertanya: apa yang menyebabkan mengapa kehidupan kebangsaan kita menjadi semerosot ini ?

Jika kita menelaahnya dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa kita, rasanya tidaklah akan berkelebihan jika kita katakan bahwa ada dua hal dalam era pasca-Reformasi ini, yaitu

1)  diabaikannya – sengaja atau tidak sengaja – Pancasila sebagai Cita Negara dan Cita Hukum yang secara konstitusional berperan sebagai grand design Negara Kesatuan Republik Indonesia ini; dan

2)  dihapuskannya institusi garis-garis besar haluan Negara, GBHN sebagai dokumen konstitusional yang memuat kebijakan nasional mendasar yang menjadi rujukan bagi keseluruhan kebijakan sektoral yang akan dikembangkan.

Dengan kata lain, diabaikannya dua rujukan yang amat mendasar inilah yang menyebabkan mengapa terjadi keterasingan elite dari massa rakyat; mengapa pembangunan nasional bagaikan tanpa arah; dan mengapa pembangunan nasional kita lebih berfihak kepada kepentingan asing daripada kepentingan rakyat sendiri. Masalah : apakah kita dijajaran FKPPI — akan berpangku tangan saja menyaksikan semua yang terjadi itu ? Apakah kita akan menunggu sampai kaum elite yang sedang berkuasa sekarang ini sadar, dan dengan kemauannya sendiri kembali ke semangat kebangsaan yang berfihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia.

Sejarah menunjukkan bahwa tidaklah pernah kaum elite itu dengan kemauannya sendiri mengubah tatanan yang menguntungkan dirinya sendiri. Perubahan sikap kaum elite tersebut memerlukan, dorongan, dan motivasi, sudah barang tentu dari massa rakyat yang aspirasi dan kepentingannya terabaikan.

FKPPI bukan diam tapi  menyaksikan bahwa selama ini secara parsial, segolongan demi segolongan, bagian-bagian dari rakyat Indonesia sudah menyampaikan persuasi, dorongan, dan motivasi kepada kaum elite kita ini. Namun seperti dapat diduga, persuasi, dorongan, dan motivasi yang disampaikan secara santun dan parsial tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong kaum elite untuk melakukan reformasi gelombang kedua, yaitu reformasi terhadap demikian banyak penyimpangan yang telah mereka lakukan. Dengan kata lain, diperlukan suatu tingkat persuasi, dorongan, dan movitasi demokratis yang cukup kuat untuk adanya perubahan sikap dan kebijakan kaum elite ini.

Lantas apa yang perlu dilakukan oleh FKPPI bersama seluruh rakyat Indonesia ? Apa kita akan menggerakkan suatu gerakan massaal seperti yang terjadi pada tahun 1998 ?
Jawabnya secara kategoris adalah tidak. Dengan segala kekurangan, dan dengan segala penyimpangan yang ada, kita harus memelihara segala kemajuan yang sudah kita capai.  Jika gerakan massal seperti yang terjadi pada tahun 1998 itu terjadi pada saat ini jelas akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Segala kemajuan yang sudah kita capai dalam sepuluh tahun ini akan kembali ke titik nol. Maka FKPPI jangan harus kritis untuk mempertahankan NKRI, biarkan yang korupsi ada balasannya diakhir ayatnya, pasti ada jaminannya yaitu : Jahanam.

Lantas apa yang akan kita lakukan ? FKPPI masih melihat adanya jalan alternatif, yang pada suatu sisi tetap berada dalam garis konstituional, dan pada sisi lain dapat mendorong kaum elite untuk kembali ke jalan yang benar. ada caranya.

Jika kita perhatikan benar-benar beberapa kasus yang terjadi dalam tahun-tahun belakangan ini, ternyata bahwa kaum elite kita cukup responsif terhadap strong persuasion yang dilakukan secara damai. Hal itu misalnya terlihat sewaktu buruh  yang mengancam mogok agar  memperoleh perbaikan dalam penghasilannya. Dalam waktu pendek, tuntutan perubahan tersebut dipenuhi. Para pengambil keputusan dalam bidang tersebut sangat sadar risiko yang akan dihadapi jika pemogokan tersebut berlangsung lama.

Sudah barang tentu gaya taktis yang secara berhasil dilakukan oleh buruh tersebut tidak tepat untuk dilakukan pada tingkat nasional yang masalahnya jauh lebih kompleks. Menurut pendapat FKPPI, untuk tingkat nasional strong persuasion yang harus dilakukan adalah dengan membuat jejaring kerjasama seluruh jajaran masyarakat madani [ ‘the civil soviety’ ] untuk menghimpun seluruh tuntutan yang secara sendiri-sendiri sudah sering dan pernah disampaikan kepada kaum elite, dan tidak mendapat perhatian memadai. Dengan kata lain, kita harus membangun suatu critical mass yang cukup kuat untuk mengatasi kelambanan alami yang terdapat pada tatanan manapun juga.

Seperti kita ketahui bersama, unsur-unsur masyarakat madani ini terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, para pemimpin masyarakat tradisional, kaum intelektual dan ilmuwan, para seniman dan budayawan, para pegiat hak asasi manusia, agamawan dan rohaniwan, kaum pengusaha dan wiraswasta, wartawan dan pegiat media massa, dan para purnawirawan TNI dan Polri juga FKPPI bisa termasuk dalam kategori ini.

Menurut penglihatan FKPPI, seluruh jajaran masyarakat madani ini perlu duduk bersama, membandingkan dan merumuskan seluruh simpulan seminar, diskusi, atau sarasehan, pernyataan, atau himbauan, baik mengenai penilaian terhadap keadaan sepuluh tahun terakhir ini, maupun tentang apa yang kita inginkan bersama untuk dasawarsa-dasawarsa yang akan datang.

FKPPI yakin, bahwa tidak ada unsur-unsur kaum elite – apapun pangkat dan jabatannya – yang dapat atau mampu mengabaikan pernyataan sikap kolektif yang akan disampaikan oleh seluruh jajaran masyarakat madani tentang penilaian keadaan dan tentang kebijakan masa depan yang kita inginkan. Mereka tahu persis bahwa masyarakat madani ini mampu mempengaruhi massa rakyat yang akan menjadi pemilih dalam pemilihan umum, khususnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2014 yang akan datang. Dengan kata lain, jajaran masyarakat madani secara kolektif mampu untuk mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan umum yang akan datang, dan hal itu secara langsung akan mempengaruhi posisi kaum elite tersebut. Yang dikawatirkan rakyat sudah tidak percaya lagi dan akan timbul kepercayaan dan masa bodoh.  Dapat dikatakan secara hampir pasti, bahwa kaum elite kita – khususnya partai-partai politik serta wakil-wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat – akan memberikan reaksi yang positif terhadap pernyataan sikap kolektif yang akan disampaikan oleh jajaran masyarakat.

Sungguh menarik perhatian, bahwa jika kita cermati seluruh berita yang dimuat oleh media massa atau jika ikuti demikian banyak seminar, diskusi atau orasi, terlihat jelas bahwa sudah terdapat suatu consensus opinio  bahwa keadaan sekarang ini sarat dengan penyimpangan ideologis dan penyimpangan konstitusional. Anehnya, hampir tidak ada yang bersedia – atau berani – mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan tersebut. Semua bagaikan terpukau oleh sihir politik yang dilancarkan oleh unsur-unsur  tertentu dari kaum elite kita. Tapi FKPPI bukan tersihir tapi sudah jenuh mendengarkan perdebatan di kaum Elite.

Yakin, bahwa kita – jajaran FKPPI – tidak terpana oleh pukau dan sihir politik itu. Sebagai pewaris semangat kejuangan 1945, kita dapat – bahkan harus – mengambil prakarsa untuk menyadarkan semua pihak, bahwa pada satu sisi telah terjadi penyimpangan ideologis dan penyimpangan konstitusional; dan bahwa pada sisi yang lain ada jalur konstitusiional berdasar asas kedaulatan rakyat yang dapat ditempuh untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan tersebut.

Sudah barang tentu FKPPI tidak dapat – dan tidak perlu – untuk bergerak sendiri. Kita harus mengajak unsur-unsur masyarakat madani lainnya untuk duduk bersama melakukan penilaian bersama terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini; dan untuk merumuskan tuntutan atau petisi bersama kepada para penyelenggara Negara tentang kebijakan nasional yang harus dianut sesuai dengan UUD 1945.

Adalah alamiah jika kita perlu membuka jalur komunikasi dengan para orang tua kita yang tergabung dalam organisasi-organisasi para purnawirawan, baik purnawirawan TNI – baik purnawirawan TNI-AD, TNI- AL, maupun TNI-AU – serta purnawirawan Polri. Dari para orang tua kita ini kita mengharapkan arahan, bimbingan, dan dorongan semangat, dalam kiprah besar meluruskan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah jelas-jelas menyimpang dari norma-norma ideologis yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Setelah itu, unsur-unsur FKPPI yang tersebar dalam berbagai profesi dan perlu melakukan lobby yang intensif, baik ke dalam jajaran profesi, maupun kepada unsur-unsur masyarakat madani lainnya,  sedemikian rupa sehingga sikap pasif dan apatis dari lingkungannya itu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini beralih menjadi sikap aktif dan lebih peduli.

Akan sangat ideal, jika ada di antara partai-partai politik – yang wakil-wakilnya duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat —  yang bersedia dengan cepat menerima dan mengakomodasi pokok-pokok yang akan tercantum dalam penilaian keadaan serta pokok-pokok kebijakan yang akan kita susun secara kolektif bersama dengan seluruh unsur masyarakat madani.

Adalah jelas bahwa seluruh langkah yang akan kita ambil ini sepenuhnya halal secara konstitusional. Kita mempunyai waktu cukup untuk mendorong tersusunnya pokok-pokok penilaian keadaan dan pokok-pokok kebijakan nasional yang lebih sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945 tersebut.
Demikianlah yang perlu disampaikan dalam kesempatan untuk menulis  dari FKPPI Rayon Rancaekek Kabupaten Bandung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: